REPUBLIK BATAAF DI INDONESIA
Republik Bataaf di Indonesia muncul Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok
yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan
Revolusi Perancis: liberte (kemerdekaan), egalite (persamaan), dan fraternite
(persaudaraan). Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam Revolusi
Perancis itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan
dengan keinginan itu pada awal tahun 1795 pasukan Perancis menyerbu Belanda.
Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Perancis. Dibentuklah
pemerintahan baru sebagai bagian dari Perancis yang dinamakan Republik Bataaf
(1795-1806). Sebagai pemimpin Republik Bataaf adalah Louis Napoleon saudara
dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu dalam pengasingan, Raja Willem V oleh
pemerintah Inggris ditempatkan di Kota Kew. Raja Willem V kemudian mengeluarkan
perintah yang terkenal dengan “Surat-surat Kew”. Isi perintah itu adalah agar
para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris
bukan kepada Perancis. Dengan “Surat-surat Kew” itu pihak Inggris bertindak
cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun
1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Inggris juga memperkuat
armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia.
Sudah barang tentu pihak Perancis dan Republik Bataaf juga tidak ingin
ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di
Kepulauan Nusantara. Karena Republik Bataaf ini merupakan vassal dari Perancis,
maka kebijakan-kebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia
masih juga terpengaruh oleh Perancis. Kebijakan yang utama bagi Perancis waktu
itu adalah memerangi Inggris. Oleh karena itu, untuk mempertahankan Kepulauan
Nusantara dari serangan Inggris diperlukan pemimpin yang kuat. Ditunjuklah
seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Williem
Daendels. Ia dikenal sebagai tokoh muda yang revolusioner.
Pemerintahan Herman
Williem Daendels (1808-1811)
H.W. Daendels sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada
tahun 1808-1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak
dikuasai Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh Pemerintahan Republik
Bataaf, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi
pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara khususnya di tanah
Jawa.
Daendels adalah kaum patriot dan liberal dari Belanda yang sangat
dipengaruhi oleh ajaran Revolusi Perancis. Di dalam berbagai pidatonya,
Daendels tidak lupa mengutip semboyan Revolusi Perancis. Daendels ingin
menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan di lingkungan
masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme.
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk
kepentingan negeri induk (Republik Bataaf). Langkah ini juga untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan sekaligus membatasi hak-hak para bupati yang
terkait dengan penguasaan atas tanah dan penggunaan tenaga rakyat.
Dalam rangka mengemban tugas sebagai gubernur jenderal dan memenuhi
pesan dari pemerintah induk, Daendels melakukan beberapa langkah strategis,
terutama menyangkut bidang pertahanan-keamanan, administrasi pemerintahan, dan
sosial ekonomi.
Bidang pertahanan dan keamanan
Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels
melakukan langkah-langkah:
§ Membangun benteng-benteng pertahanan baru
§ Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon. Namun pembangunan
pangkalan di Ujungkulon boleh dikatakan tidak berhasil
§ Meningkatkan jumlah tentara, dengan mengambil orang-orang pribumi karena
pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Oleh karena itu,
Daendels segera menambah jumlah pasukan yang diambil dari orang-orang pribumi,
yakni dari 4.000 orang menjadi 18.000 orang (baca Ricklefs, 2005)
§ Membangun jalan raya dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten)
sampai Panarukan (ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur) sepanjang kurang
lebih 1.100 km. Jalan ini sering dinamakan Jalan Daendels.
Pelaksanaan program pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan
tersebut telah merubah citra Daendels. Pada awalnya Daendels dikenal sebagai
tokoh muda yang demokratis yang dijiwai panji-panji Revolusi Perancis dengan
semboyannya: liberte, egalite dan fraternite. Ia berubah menjadi diktator.
Daendels juga mengerahkan rakyat untuk kerja rodi. Dengan kerja rodi itu maka
rakyat yang sudah jatuh miskin menjadi semakin menderita, apalagi kerja rodi dalam
pembuatan pangkalan di Ujungkulon, karena lokasi yang begitu jauh, sulit
dicapai dan penuh dengan sarang nyamuk malaria. Oleh karena itu, wajar kalau
kemudian banyak rakyat Hindia yang jatuh sakit bahkan tidak sedikit yang
meninggal.
Bidang pemerintahan
Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia
banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat
di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau sebelumnya pejabat VOC datang
berkunjung ke istana Kasunanan Surakarta ataupun Kasultanan Yogyakarta ada tata
cara tertentu, misalnya harus memberi hormat kepada raja, tidak boleh memakai
payung emas, kemudian membuka topi dan harus duduk di kursi yang lebih rendah
dari dampar (kursi singgasana raja), Daendels tidak mau menjalani seremoni yang
seperti itu. Ia harus pakai payung emas, duduk di kursi sama tinggi dengan
raja, dan tidak perlu membuka topi. Sunan Pakubuwana IV dari Kasunanan
Surakarta terpaksa menerima, tetapi Sultan Hamengkubuwana II menolaknya (Baca
Ricklefs, 2005). Penolakan Hamengkubuwana II terhadap kebijakan Daendels
menyebabkan terjadinya perseteruan antara kedua belah pihak. Untuk memperkuat
kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk
membentuk pasukan “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 orang prajurit.
Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi
perang. Dengan kekuatan yang ia miliki, Daendels semakin congkak dan berani.
Daendels mulai melakukan intervensi terhadap pemerintahan kerajaan-kerajaan
lokal, misalnya saat terjadi pergantian raja. Melihat bentuk intervensi dan
kesewenang-wenengan Daendels, Raden Rangga terdorong untuk melancarkan
perlawanan terhadap kekuatan kolonial. Raden Rangga adalah kepala pemerintahan
mancanegara di bawah Kasultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Sultan
Hamengkubuwana II mendukung adanya perlawanan yang dilancarkan Raden Rangga.
Namun perlawanan Raden Rangga ini segera dapat ditumpas dan Raden Rangga
sendiri terbunuh. Setelah berhasil mematahkan perlawanan Raden Rangga, Daendels
kemudian memberikan ultimatum kepada Sultan Hamengkubuwana II agar menyetujui
pengangkatan kembali Danureja II sebagai patih dan Sultan harus menanggung
kerugian perang akibat perlawanan Raden Rangga. Sultan Hamengkubuwana II menolak
ultimatum itu. Akibatnya, pada Desember 1810 Daendels menuju Yogyakarta dengan
membawa 3.200 orang serdadu. Dengan kekuatan ini Daendels berhasil memaksa
Hamengkubuwana II untuk turun tahta dan menyerahkan kekuasaannya kepada
puteranya sebagai Sultan Hamengkubuwana III. Hamengkubuwana III ini sering
disebut Sultan Raja dan Hamengkubuwana II yang masih diizinkan tinggal di
lingkungan istana sering disebut Sultan Sepuh. Di samping hal-hal di atas,
Daendels juga melakukan beberapa tindakan yang dapat memperkuat kedudukannya di
Nusantara. Beberapa tindakan yang dimaksud adalah sebagai berikut.
§ Membatasi secara ketat kekuasaan raja-raja di Nusantara.
§ Membagi Pulau Jawa menjadi sembilan daerah prefectuur/prefektur (wilayah
yang memiliki otoritas). Masing-masing prefektur dikepalai oleh seorang prefek.
Setiap prefek langsung bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal. Di dalam
struktur pemerintahan kolonial, setiap prefek membawahi para bupati.
§ Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai
pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian para bupati masih
memiliki hak-hak feodal tertentu.
§ Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan daerahnya dinyatakan sebagai
wilayah pemerintahan kolonial.
Bidang peradilan
Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam
kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan.
Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan
berbagai peraturan.
§ Daendels membentuk tiga jenis peradilan: (1) peradilan untuk orang
Eropa, (2) peradilan untuk orang-orang Timur Asing, dan (3) peradilan untuk
orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur,
misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang.
§ Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan
korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa, dan Timur
Asing.
Bidang sosial ekonomi
Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di Tanah Hindia,
sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Oleh karena itu, Daendels
melakukan berbagai tindakan yang dapat mendatangkan keuntungan bagi pemerintah
kolonial. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya:
§ Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta
yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan
kolonial, misalnya daerah Cirebon,
§ Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak,
§ Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia,
§ Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya,
§ Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta.
Pemerintahan Janssen (1811)
Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negerinya. Ia
digantikan oleh Jan Willem Janssen. Janssen dikenal seorang politikus
berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Janssen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di
Tanjung Harapan (Afrika Selatan) tahun 1802-1806. Pada tahun 1806 itu Janssen
terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada
tahun 1810 Janssen diperintahkan pergi ke Jawa dan akhirnya menggantikan
Daendels pada tahun 1811. Janssen mencoba memperbaiki keadaan yang telah
ditinggalkan Daendels. Namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia
sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu penguasa Inggris di India, Lord
Minto telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau
Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya
untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit Janssen saat terusir dari
Tanjung Harapan pun terulang. Pada Tanggal 4 Agustus 1811 sebanyak 60 kapal
Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia.
Beberapa minggu berikutnya, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 1811 Batavia jatuh
ke tangan Inggris. Janssen berusaha menyingkir ke Semarang bergabung dengan
Legiun Mangkunegara dan prajuritprajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun
pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Janssen beserta
pasukannya. Janssen kemudian mundur ke Salatiga dan akhirnya menyerah di
Tuntang. Penyerahan Janssen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan
adanya Kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811.
MHARWAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar